Administrasi Trump sedang menjajaki jalur alternatif untuk menerapkan tarif bahkan jika Mahkamah Agung membatalkan penggunaan Undang-Undang Darurat Nasional 1977. Analis hukum menyarankan beberapa jalur tetap tersedia—termasuk tindakan Kongres, undang-undang otoritas perdagangan, dan perintah eksekutif di bawah kerangka legislatif yang berbeda. Putusan potensial Mahkamah Agung dapat mengubah cara presiden memanfaatkan kekuasaan darurat untuk kebijakan ekonomi, tetapi pejabat telah menyiapkan strategi kontinjensi. Jika undang-undang 1977 dibatalkan, harapkan administrasi beralih ke mekanisme tarif yang lebih konvensional yang tidak bergantung pada deklarasi darurat. Pertandingan catur hukum ini penting bagi investor yang mengikuti ekspektasi inflasi dan dampak kebijakan perdagangan terhadap pasar aset.