Anggota Senat AS mendorong pembentukan Gugus Tugas untuk memberantas kejahatan cryptocurrency

Penggunaan cryptocurrency yang berkembang pesat juga menyebabkan peningkatan kasus penipuan. Dalam situasi ini, anggota Senat Amerika Serikat turun tangan. Menurut laporan PANews, Senator Elissa Slotkin dan Senator Jerry Moran mengusulkan RUU baru yang disebut “SAFE Crypto Act” dengan dukungan bipartisan, yang bertujuan untuk menyusun strategi terpadu tingkat federal dalam menanggapi kejahatan terkait cryptocurrency.

Isi Utama SAFE Crypto Act

RUU ini mengusulkan pembentukan tim tugas federal yang terdiri dari Departemen Keuangan, penegak hukum, regulator keuangan, dan para ahli dari sektor swasta. Tim ini bukan hanya sebagai badan penasihat, tetapi sebagai organisasi pelaksana yang nyata, yang akan secara sistematis menganalisis tren penipuan cryptocurrency, menyediakan alat investigasi yang terintegrasi untuk berbagai lembaga, dan melaksanakan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat. Setelah didirikan, tim ini harus menyerahkan laporan pertama kepada Kongres dalam waktu satu tahun, dan kemudian wajib menyampaikan laporan pembaruan situasi setiap tahun.

Pendekatan Baru Mengisi Celah Regulasi

Para anggota Senat berharap bahwa RUU ini dapat secara efektif menutup celah regulasi yang ada terkait berbagai bentuk kejahatan cryptocurrency seperti peretasan, penipuan phishing, dan skema ponzi kecil. Para pelaku industri juga menilai positif langkah ini, melihatnya sebagai contoh penting tentang betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mencegah penipuan.

Peningkatan Volume Perdagangan Ilegal, Kebutuhan Regulasi Meningkat

Laporan terbaru Chainalysis memperkirakan bahwa volume perdagangan ilegal cryptocurrency akan mencapai 51,3 miliar dolar AS pada tahun 2024. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga menandakan bahwa metode kejahatan cryptocurrency semakin canggih dan beragam. Dalam kenyataan ini, pengusulan RUU oleh anggota Senat dipandang sebagai langkah kebijakan nyata untuk melindungi masyarakat secara lebih efektif dari ancaman penipuan yang meningkat.