Dari Kontrol ke Pilihan: Inggris Menulis Ulang Visi Identitas Digitalnya

Sumber: Coindoo Judul Asli: From Control to Choice: UK Rewrites Its Digital Identity Vision Tautan Asli: Pemerintah Inggris secara diam-diam mundur dari salah satu proposal reformasi digital yang paling kontroversial: sebuah rencana yang akan mewajibkan setiap pekerja untuk mengandalkan identitas digital tunggal yang dikeluarkan negara untuk membuktikan hak mereka bekerja.

Inisiatif ini, yang dipromosikan di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, bertujuan menggantikan dokumen-dokumen yang sudah dikenal seperti paspor dengan kredensial digital terpusat sebagai satu-satunya jalur masuk ke pekerjaan.

Poin utama:

• Penggunaan wajib ID digital terpusat untuk pekerja telah dihentikan.
• Pemeriksaan hak kerja digital akan tetap dilakukan, tetapi ID digital di masa depan akan bersifat opsional.
• Tekanan publik dan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan ini.
• Perdebatan ini mencerminkan ketegangan global yang lebih luas antara efisiensi digital dan privasi pribadi.

Alih-alih melanjutkan, para menteri kini mengonfirmasi pendekatan yang lebih lunak. Pemeriksaan digital masih akan menjadi bagian dari sistem ketenagakerjaan, tetapi ketika kerangka identitas digital nasional diluncurkan—yang saat ini diperkirakan sekitar tahun 2029—akan ditawarkan sebagai salah satu opsi di antara beberapa, bukan sebagai keharusan.

Penarikan ini mengikuti berbulan-bulan kritik yang semakin meningkat. Politisi dari berbagai spektrum, termasuk MP Rupert Lowe dan pemimpin Reform UK Nigel Farage, bergabung dengan kelompok hak sipil dalam memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko memberikan kontrol negara yang berlebihan. Penentang berargumen bahwa mengonsentrasikan informasi pribadi yang sensitif dalam satu sistem dapat menjadikannya target utama serangan siber dan memungkinkan ruang lingkup ID digital secara diam-diam meluas ke bidang kehidupan sehari-hari lainnya.

Hampir tiga juta orang mendukung petisi parlemen yang menyerukan agar rencana tersebut dibatalkan. Ketika pemerintah menandakan perubahan arah, Lowe secara terbuka merayakan keputusan tersebut, sementara Farage menggambarkannya sebagai momen langka di mana kebebasan individu menang atas apa yang dia sebut sebagai naluri otoriter.

Perdebatan identitas digital jauh melampaui UK

Kontroversi ini tidak terjadi secara terisolasi. Di seluruh Eropa dan di luar itu, pemerintah sedang berjuang untuk menentukan sejauh mana sistem identitas digital harus berkembang dan berapa banyak privasi yang bersedia dipertukarkan warga demi kenyamanan. Kekhawatiran serupa muncul dalam diskusi tentang mata uang digital dan pengawasan keuangan.

Di dalam Uni Eropa, para pembuat kebijakan berusaha merespons kekhawatiran ini dengan membangun perlindungan privasi ke dalam sistem baru sejak awal. Bank Sentral Eropa, misalnya, telah mengeksplorasi desain yang melindungi privasi untuk euro digital di masa depan, sementara kerangka identitas digital Uni Eropa telah menguji metode yang memungkinkan orang mengonfirmasi atribut tertentu—seperti usia atau tempat tinggal—tanpa mengungkapkan data pribadi lengkap mereka. Teknik seperti zero-knowledge proofs dan model identitas terdesentralisasi semakin sering dipresentasikan sebagai kompromi antara regulasi dan otonomi pribadi.

Perdebatan ini juga membentuk ulang lanskap cryptocurrency. Saat regulator mempertimbangkan untuk menyematkan pemeriksaan identitas ke platform keuangan terdesentralisasi dan dompet yang di-host sendiri, minat terhadap alternatif yang berfokus pada privasi meningkat. Aset seperti Zcash dan Monero, bersama protokol identitas terdesentralisasi yang lebih baru, menarik perhatian dari pengguna yang khawatir tentang pengawasan dan pelanggaran data berskala besar.

Di Amerika Serikat, proposal dari US Treasury untuk memperluas persyaratan identitas yang lebih ketat ke dalam DeFi menunjukkan adanya keseimbangan yang sama: otoritas menginginkan kontrol Anti-Money Laundering yang lebih kuat, sementara pengembang dan pengguna mendorong sistem yang membatasi pengumpulan data dan menjaga anonimitas.

Keputusan Inggris untuk melemahkan ambisi ID digitalnya menegaskan pelajaran yang lebih luas. Saat pemerintah berlomba untuk memodernisasi sistem identitas, kepercayaan publik—dan batasan yang jelas tentang bagaimana data dapat digunakan—mungkin sama pentingnya dengan kemampuan teknologi.