Pengadilan Agung Korea Selatan secara resmi memutuskan, secara menyeluruh mengubah posisi hukum dari aset kripto. Kali ini akhirnya menyelesaikan masalah yang selama ini belum terpecahkan—Bitcoin yang ada di akun bursa, mulai sekarang dapat disita secara hukum.

Kejadiannya seperti ini. Dalam penyelidikan kasus pencucian uang, polisi menyita 55,6 Bitcoin dari akun bursa tersangka, dengan nilai pasar sekitar 600 juta won Korea (setara dengan 41,3 juta dolar AS). Tersangka tidak terima dan langsung mengajukan banding. Alasan dia terdengar cukup masuk akal—berdasarkan Pasal 106 KUHAP, barang yang disita harus berupa "barang berwujud". Bitcoin adalah informasi digital murni, tanpa bentuk fisik, bagaimana bisa disita?

Gugatan ini berlangsung dari Pengadilan Negeri Seoul hingga ke Pengadilan Agung. Akhirnya, Pengadilan Agung memberikan putusan yang tegas: Tidak setuju.

Logika pengadilan sangat sederhana. Meskipun Bitcoin tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi dapat dikelola secara independen, dapat diperdagangkan, dan memiliki nilai ekonomi nyata, ini sesuai dengan definisi "aset" menurut hukum pidana. Kuncinya adalah "pengendalian ekonomi"—selama sesuatu memiliki nilai dan dapat dikendalikan, digital maupun fisik, bukan masalah.

Pertimbangan di balik putusan ini juga tidak sulit dipahami. Jika karena sifat digitalnya aset kripto dikecualikan dari ruang lingkup penyitaan, maka hasil kejahatan akan memiliki tempat perlindungan alami. Jelas ini bukan maksud legislatif. Putusan Pengadilan Agung Korea Selatan kali ini secara resmi memasukkan aset kripto ke dalam kerangka perlindungan hukum pidana. Bagi seluruh industri, ini adalah kemajuan besar dalam pengakuan hukum.